Perancangan Peraturan Perundang-Undangan memerlukan keahlian tersendiri. Ini karena memindahkan suatu kebijakan (policy) dalam arti luas ke dalam bentuk normatif. Agar tersusun sedemikian rupa dalam suatu naskah perundang-undangan baik berupa undang-undang, peraturan daerah, atau jenis peraturan perundang-undangan lain memang bukan hal mudah. Memerlukan pengetahuan tentang teknik menyusun normanya, formulasi strukturnya, bahasa dan juga komposisi kalimatnya. Di samping itu, kemampuan menentukan materi/substansi yang seperti apa yang harus dimuatkan ke dalam jenis peraturan yang mana. Selain itu, tentang aspek-aspek teknis hukum seperti merumuskan sanksi, masa keberlakuan dan transisi, dan aspek-aspek teknis hukum lainnya. Training ini akan membahas mengenai ketrampalinan dalam merancang peraturan perundang-undangan baik dari sisi analisis legal, tata bahasa, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya
Tujuan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Setelah mengikuti program pelatihan ini, peserta diharapkan akan mampu :- Memliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses pembentukan dan juga Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- Kemudian memahami hirarki dan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan
- Membuat draft peraturan perundang-undangan yang baik dan benar bagi satkernya
- Fungsi Peraturan Perundang-undangan dan Hirarkinya
- Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
- Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah
- Asas-asas pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan
- Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Tahap Pra Perancangan
- Tahap Perancangan
- Tahap Pembahasan
- Tahap Penetapan
- Tahap Pengundangan
- Tahap Pelaksanaan
- Tahap Evaluasi
- Naskah Akademik
- Pengertian Naskah Akademik
- Kegunaan dan ruang lingkup Naskah Akademik
- Proses penyusunan Naskah Akademik
- Teknik dan strategi penyusunan Naskah Akademik
- Simulasi penyusunan Naskah Akademik
- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Kerangka/Sistematika peraturan perundang-undangan.
- Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam perancangan peraturan.
- Bahasa Peraturan Perundang-Undangan
- Pengertian bahasa hukum
- Ragam bahasa peraturan perundang-undangan
- Pilihan kata/istilah
- Penggunaan struktur kalimat
- Penggunaan kata “wajib” dan juga “dapat”
- Praktek Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- Simulasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- Pembahasan
Metode Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Presentasi, Study Kasus, DiskusiWaktu & Tempat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
| No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| 1 | Januari | 3 - 4 | 10 - 11 | 17 - 18 | 24 - 25 | 31 Jan – 1 Feb | Bali, Batam, Balikpapan, Manado atau Lombok, Bandung, Medan, Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang atau Yogyakarta |
| 2 | Februari | 7 - 8 | 14 - 15 | 21 - 22 | 28 Feb – 1 Mar | ||
| 3 | Maret | 7 – 8 | 14 - 15 | 15 - 16 | 20 - 21 | 28 – 29 | |
| 4 | April | 4 - 5 | 11 - 12 | ||||
| 5 | Mei | 9 - 10 | 16 - 17 | 23- 24 | 30 - 31 | ||
| 6 | Juni | 6 – 7 | 13 - 14 | 20 - 21 | 26 - 27 | ||
| 7 | Juli | 4 - 5 | 11 – 12 | 17 - 18 | 25 - 26 | ||
| 8 | Agustus | 1 - 2 | 8 - 9 | 15 - 16 | 22 - 23 | 29 - 30 | |
| 9 | September | 5 - 6 | 12 - 13 | 19 - 20 | 25 - 26 | ||
| 10 | Oktober | 3 - 4 | 10 - 11 | 17 - 18 | 24 - 25 | 31 Okt-1 Nov | |
| 11 | November | 7 - 8 | 14 - 15 | 21 - 22 | 28 - 29 | ||
| 12 | Desember | 5 - 6 | 12 – 13 | 19 - 20 | 28 - 29 |
