PERATURAN BANK INDONESIA OJK TERKAIT PENCUCIAN UANG
Deskripsi
Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan uang, dana, atau bahkan harta yang berasal dari tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar terlihat bahwa uang, dana, atau harta tersebut berasal dari kegiatan yang dilegalkan. Karena tindakan pencucian uang dianggap sangat merugikan dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang “Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”. Menyoroti kasus pencucian uang yang semakian marak dan merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Dengan menerapkan kedua peraturan tersebut diharapkan akan memperbaiki dan menciptakan lingkungan keuangan dan perekonomian yang sehat dan bersih dari hal-hal yang berhubungan dengan pencucian uang.Tujuan
- Memahami peraturan BI dan OJK tentang pencucian uang
- Menerapkan peraturan BI dan OJK tentang pencucian uang dalam perusahaan, instansi, atau organisasi sehingga tercipta sistem keuangan dan perekonimian yang sehat
Materi
- Ruang lingkup pencucian uang
- Latar belakang pencucian uang
- Definisi pencucian uang
- Tahapan mekanisme pencucian uang
- Tahap penempatan
- Tahap pelapisan
- Tahap penggabungan
- Dasar hukum pencucian uang
- Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
- Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017
- Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017
- Sanksi tindak pidana pencucian uang
- Studi kasus
Metode
- Presentasi
- Diskusi dan
- Sharing Pengalaman
