Pelatihan kepailitan merangkum program pendidikan yang memberikan wawasan komprehensif mengenai proses hukum dan finansial yang terlibat dalam kasus pailit. Para peserta akan memperoleh pemahaman tentang hukum kepailitan, langkah-langkah prosedur pengajuan kepailitan, pengelolaan aset dan utang, serta penyelesaian kasus Bangkrut. Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kebangkrutan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, untuk menyelesaikan permasalahan pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tujuan
Tujuan pelatihan kepailitan adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang aspek-aspek yang terkait dengan proses Bangkrut dalam konteks bisnis. Pelatihan ini akan memberi peserta pengetahuan tentang hukum dan regulasi Bangkrut yang berlaku, strategi pengelolaan krisis keuangan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi tantangan kebangkrutan. Kami akan membantu peserta memahami cara mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah keuangan dalam perusahaan dan bagaimana mencegah serta mengelola risiko yang dapat berujung pada kegagalan bisnis. Dengan pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi kebangkrutan dengan lebih efektif, sehingga dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang.Materi Pelatihan Kepailitan
- Pengertian Pailit
- Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
- Konsekwensi Hukum Kebangkrutan
- Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budelm Pailit kepada para Kreditur
- Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
- Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya dilindungi Undang-Undang
- Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
- PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi Utang
- Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi terhadap perdamaian
- Penanganan Piutang Bermasalah dan strategi penanganannya
- Latar belakang timbulnya Piutang Bermasalah
- Alternatif-alternatif penanganan piutang bermasalah
- Penanganan piutang bermasalah melalui hukum perdata
- Eksistensi Pengadilan Niaga dalam hal penyelesaian Piutang bermasalah dan Perkembangannya dalam era globalisasi
- Peranan dan fungsi Kurator dalam pailit dalam penyelesaian piutang bermasalah
- Kepailitan dan efektifitasnya dalam recovery utang
- Strategi melakukan gugatan perdata / Bangkrut yang efisien & efektif
- Efektifitas penggunaan gugatan perdata & Bangkrut dalam pengembalian utang
Metode Pelatihan Kepailitan
Presentasi, Group Discussion, Studi KasusWaktu & Tempat
| No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| 1 | Januari | 3 - 4 | 10 - 11 | 17 - 18 | 24 - 25 | 31 Jan – 1 Feb | Bali, Batam, Balikpapan, Manado atau Lombok, Bandung, Medan, Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang atau Yogyakarta |
| 2 | Februari | 7 - 8 | 14 - 15 | 21 - 22 | 28 Feb – 1 Mar | ||
| 3 | Maret | 7 – 8 | 14 - 15 | 15 - 16 | 20 - 21 | 28 – 29 | |
| 4 | April | 4 - 5 | 11 - 12 | ||||
| 5 | Mei | 9 - 10 | 16 - 17 | 23- 24 | 30 - 31 | ||
| 6 | Juni | 6 – 7 | 13 - 14 | 20 - 21 | 26 - 27 | ||
| 7 | Juli | 4 - 5 | 11 – 12 | 17 - 18 | 25 - 26 | ||
| 8 | Agustus | 1 - 2 | 8 - 9 | 15 - 16 | 22 - 23 | 29 - 30 | |
| 9 | September | 5 - 6 | 12 - 13 | 19 - 20 | 25 - 26 | ||
| 10 | Oktober | 3 - 4 | 10 - 11 | 17 - 18 | 24 - 25 | 31 Okt-1 Nov | |
| 11 | November | 7 - 8 | 14 - 15 | 21 - 22 | 28 - 29 | ||
| 12 | Desember | 5 - 6 | 12 – 13 | 19 - 20 | 28 - 29 |
